1.      Lulusan SMU/sderajat

2.      Mengisi Formulir Pendaftaran

3.      Umur maksimal 25 tahun

4.      Belum Menikah

5.      Menyerahkan:

·         Fotocopy STTB SMU/Sederajat                        : 2 lembar

·         Fotocopy Transkrip Nilai Perguruan Tinggi       : 2 lembar

·         Foto KTP                                                           : 2 lembar

·         Fotocopy KK                                                     : 2 lembar

·         Pas Photo Berwarna 4 x 6                                  : 1 lembar

PERSYARATAN KHUSUS

1.      Minimal Nilai Akademis rata-rata 7.50 untuk SMU sederajat dan minimal IPK 2,75 untuk jurusan ilmu sains/teknik atau 3,00 untuk jurusan ilmu sosial bagi mahasiswa/i

2.      Menguasai bahasa Inggris aktif

3.      Aktif diorganisasi intra sekolah/kampus

SYARAT KELULUSAN

1.     Lulus Test tertulis:

a)     Pengetahuan Umum

b)    Bahasa Inggris

2.     Psiko Test

3.     Wawancara

PENDAFTARAN Mulai 11 April – 20 Mei 2008

Tempat                     : Sekretariat KIBAR

Perum Buncit Indah, Jln. Mimosa XI no 10, Pejaten Barat

Jakarta Selatan. Telp/faks 021-7973160

Kontak Person         : Milhan           081519313557 / 02199797410

                                   Koko 085237040975

Informasi lengakap tentang sekolah politik kerakyatan ini bisa dilihat di:

www.Sekolahpolitik.blogspot.com

atau

www.Kibar.or.id

Apalagi, dari 14 parpol baru itu, hanya lima yang lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM, yakni Partai Indonesia Sejahtera, Partai Republikan, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kongres, Partai kedaulatan. Tapi lima parpol ini masih harus menjalani verifikasi yang digelar KPU, sehingga belum tentu bisa ikut pemilu.

Sementara itu, dua parpol lama pendukung Sutiyoso tidak terhitung sebagai partai besar, yakni Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI) dan PNI Marhaen. Pertanyaannya, kalaupun bisa ikut Pemilu Legislatif 2009, pakah lima parpol baru dan dua parpol lama itu akan memperoleh suara yang signifikan sehinnga bisa mengusung Sutiyoso sebagai capres?

Jika menengok perkembangan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) yang sedang digodok DPR, syarat mengusung capres berkisar pada empat opsi, yakni parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 15 kursi parlemen seperti keinginan PPP, 30 persen sebagaimana diusulkan Golkar, 20 persen seperti usulan PDIP, 2.5 persen yang didengungkan PAN, PBB dan partai Demokrat.

Menurut analisis politik dari CIDES, Andrinof Chaniago, adu kepentingan partai-partai dalam pembahasan RUU Pilpres itu bakal berujung tawar-menawar yang menghasilkan jaln tengah. Maka ia menduga, syarat pengajuan capres tidak bakal sampai 30 persen, juga tak serendah 2.5 persen. Jalan tengahnya adalah 15 persen, seperti pada pilpres 2004.

“Nah, apakah perolehan suara partai-partai pendukung Sutiyoso itu busa mencapai 15 persen misalnya. Jadi, sementara ini, pencapresan Sutiyoso masih belum aman. Dia belum tentu bisa jadi capres,” katanya.

Demikian hasil perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pimpinan Saiful Mujani, Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA, dan Pembangunan Strategis(Puskaptis).

Berdasarkan hasil quick count ketiga lembaga surveiitu, pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) menduduki posisi kedua.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Widdi Aswindi mengatakan kemengan Hade semakin memperkuat fenomena kemunduran kekuatan incumbent yang terjadi diberbagai pilkada di Indonesia.

Selain itu, kata Widdi, kekalahan dua pasang incumbent ini juga disebabkan mesin politik partai-partai besar yang mendukungnya tidak berjalan dan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja incumbent sebelumnya.

Pemicu Konflik

Diskusi ini sendiri menghadiri para panelis, yaitu Dr. Thamrin Amal Tomagola, Munir dan Masdar F Mas’udi. Dr. Thamrin menyatakan bahwa dalam peristiwa politik khusunya dalam hubungannya dengan pemilu, potensi kekerasan yang ada di masyarakat bisa ada dalam tiga wujud, pertama: peristiwa politik menjadi pemicu dari potensi konflik yang sudah ada. Kedua: peristiwa politik itu sendiri menjadi struktur anatomi politik yang terkandung potensi-potensi konflik dalam dirinya, berupa peserta pemilu dan cara-cara mobilisasi. Ketiga: peristiwa politik dalam pemilu mempunyai potensi menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat, yang merupakan rekonfigursi dari kekuatan yang ada untuk memecahkan masalah yang ada.  

Ilmu Antropologi dengan ilmu politik yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan didesa-desa dan dipedalaman.

Dalam bidang teori antropologi, khususnya dalam emnunjukkan perbedaaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat.

Antropologi telah pula berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat. penelitian semacam ini memksa sarjana ilmu politik untuk meniliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya. 

1. Pengertian Partai Politik

    – Menurut Mirriam Budiardjo : Sekelompok orang yang terorganisir dan cita-cita sama.

    – Menurut Sigmun Neuman : Sekelompopk orang diaktivitas politik.

    – Menurut R.H. Soltau : Sekelomppok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

2. Fungsi Partai Politik

    – Komunikasi Politik : Menyalurkan Inspirasi

    – Sosialisasi Politik : Membentuk Sikap

    – Rekruitmen Politik : Mencari Massa

    – Pengatur Konflik : Memecahkan Masalah

3. Hak Partai Politik

    a. Ikut serta dalam pemilu

    b. Diperlakukan adil oleh negara

4. Syarat Mendirikan Partai Politik

     a. Pancasila dan UUD ’45 dijadikan asas partai

     b. Anggota minimal 50 orang yang berusia minimal 21 tahun

     c. Lambang dan gambar partai tidak boleh sama dengan lambang negara atau negara lain

5. Sistem Kepartaian

    – Sistem Satu Partai

    – Sistem dua Partai

    -Sistem Multi Partai

6. Tipe Sistem Politik

    a. Asepali : tidak memiliki eksekutif, legislatif, birokrasi, dan sistem kepartaian

    b. Prosepali : Hanya memiliki Eksekutif

    c. Ortosepali : Hanya memilki Eksekutif dan birokrasi

    d. MetaSepali : Memiliki Eksekutif, Legislatif, birokrasi, serta sistem kepartaian