Kisruh Verivikasi Partai Baru

Partai politik adalah kendaraan kepentingan untuk mencari kemungkinan. Tidak ada nasib yang diterima, tidak ada takdir yang diakui dalam poliitk. Kodrat yang ada hanyalah berpolitik itu sendiri. Semakin tinggi kekuasaan legislatif, semakin tinggi pula untuk melihat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah.
Itulah partai politik di Indonesia, yang hari-hari disibukkan untuk mempertahankan eksistensi kekuatan partai politiknya. Politik adalah bagian dari kebudayaan, dan politik tidak pernah menjadi berbudaya jika pandangan kita tentang kebudayaan hanya sebatas hanya untuk mencari eksistensi.
Departemen Hukum dan HAM melakukan verifikasi ulang dengan mengecek silang ulang partai-partai yang dinyatakan lulus badan hukumnya, saat ini hanya 29 parpol yang telah mengikuti verifikasi dari Departemen Hukum dan HAM, sisanya masih malas-malasan.
Sungguh ironis, padahal parpol-parpol ini dibentuk untuk menampung kepentingan bersama, bukan golongn atau perseorangan. Tidak dimungkiri fungsi birokrat selalu akan menggerakkan mekanisme birokrasi. Namun jika birokrat menginginkan porsi lebih, fungsi birokrasinya akan berlebihan. Sebab politisai birokrasi merupakan mata rantai yang berkorelasi untuk sebuah siklus politik praktis.
Kalau ini terjadi, rakyatlah yang akan membayar mahal. Mereka semualah lokomotif.dari sebuah konstituenserta pengikut yang riil. Partai-partai lama pun mulai mengganti namanya agar tetap bertahan, misal Partai Bulan Bintang (PBB) diganti dengan nama Partai Bintang Bulan.

Dari WorkShop Pemetaan Potensi Konflik Pemilu PilPres II

Pemicu Konflik

Diskusi ini sendiri menghadiri para panelis, yaitu Dr. Thamrin Amal Tomagola, Munir dan Masdar F Mas’udi. Dr. Thamrin menyatakan bahwa dalam peristiwa politik khusunya dalam hubungannya dengan pemilu, potensi kekerasan yang ada di masyarakat bisa ada dalam tiga wujud, pertama: peristiwa politik menjadi pemicu dari potensi konflik yang sudah ada. Kedua: peristiwa politik itu sendiri menjadi struktur anatomi politik yang terkandung potensi-potensi konflik dalam dirinya, berupa peserta pemilu dan cara-cara mobilisasi. Ketiga: peristiwa politik dalam pemilu mempunyai potensi menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat, yang merupakan rekonfigursi dari kekuatan yang ada untuk memecahkan masalah yang ada.