DPR Ulur Waktu Tentukan Sikap Soal Cagub BI

Komisi XI DPR kembali melakukan praktik ulur waktu untuk menyikapi surat Presiden tentang pencalonan Agus Martowardojo dan Raden Pardede sebagi calon Gubernur Bank Indonesia (BI).
Kali ini DPR menggunakan opsi public hearing sebagai alas an untuk menunda mengambil keputusan menolak atau menerima calon yang diajukan Presiden.
Anggota Komisi XI DPR dari F-PAN Rizal Djalil mengatakan bahwa pelaksanaan public hearing bukan merupakan bagian dari fit and proper test. Langkah itu sebenarnya juga merupakan bentuk penolakan yang halus. Tapi itu harus dilaksanakan agar terlihat elegan dimata masyarakat. “Sehingga dasar penolakan menjadi nyata di masyarakat,” ujarnya.
Tapi akhirnya DPR menyatakan penolakkannya terhadap calon-calon yang telah diajukan oleh Presiden tersebut. Dan kini Presiden telah meiliki nama-nama calon baru yang dicalonkan oleh Presiden sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kisruh Verivikasi Partai Baru

Partai politik adalah kendaraan kepentingan untuk mencari kemungkinan. Tidak ada nasib yang diterima, tidak ada takdir yang diakui dalam poliitk. Kodrat yang ada hanyalah berpolitik itu sendiri. Semakin tinggi kekuasaan legislatif, semakin tinggi pula untuk melihat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah.
Itulah partai politik di Indonesia, yang hari-hari disibukkan untuk mempertahankan eksistensi kekuatan partai politiknya. Politik adalah bagian dari kebudayaan, dan politik tidak pernah menjadi berbudaya jika pandangan kita tentang kebudayaan hanya sebatas hanya untuk mencari eksistensi.
Departemen Hukum dan HAM melakukan verifikasi ulang dengan mengecek silang ulang partai-partai yang dinyatakan lulus badan hukumnya, saat ini hanya 29 parpol yang telah mengikuti verifikasi dari Departemen Hukum dan HAM, sisanya masih malas-malasan.
Sungguh ironis, padahal parpol-parpol ini dibentuk untuk menampung kepentingan bersama, bukan golongn atau perseorangan. Tidak dimungkiri fungsi birokrat selalu akan menggerakkan mekanisme birokrasi. Namun jika birokrat menginginkan porsi lebih, fungsi birokrasinya akan berlebihan. Sebab politisai birokrasi merupakan mata rantai yang berkorelasi untuk sebuah siklus politik praktis.
Kalau ini terjadi, rakyatlah yang akan membayar mahal. Mereka semualah lokomotif.dari sebuah konstituenserta pengikut yang riil. Partai-partai lama pun mulai mengganti namanya agar tetap bertahan, misal Partai Bulan Bintang (PBB) diganti dengan nama Partai Bintang Bulan.